Bisnis.com, JAKARTA - Akademisi menilai upaya pemerintah menekan kebiasaan merokok perlu lebih dari kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau.
Akademisi Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE-FEB UB), Joko Budi Santoso menuturkan upaya kenaikan tarif cukai hasil tembakau tidak lagi efektif.
Berdasarkan hasil jajian PPKE-FEB UB, lanjutnya, konsumen rokok justru beralih ke harga yang lebih murah alih-alih menghentikan atau mengurangi kebiasaannya.
"Hasil kajian tersebut telah mematahkan argumentasi bahwa kenaikan tarif cukai sebagai instrumen untuk mendorong seseorang berhenti merokok," kata Joko dalam keterangannya, Kamis (26/12/2024).
Joko menuturkan hal tersebut dilihat melalui konsumsi rokok yang tetap stabil kendati tarif cukai dan harga rokok golongan 1 (rokok mahal) mengalami kenaikan.
Menurutnya, kenaikan tarif cukai yang berdampak terhadap harga rokok menjadi lebih mahal tidak berpengaruh terhadap konsumsi perokok. Perilaku masyarakat yang beralih untuk membeli dengan harga lebih murah justru memicu peredaran rokok ilegal.
Apabila dibiarkan, lanjutnya, peredaran rokok ilegal tersebut bisa menekan ekosistem bisnis rokok legal. Produksi dan jumlah pabrik bisa menyusut, hingga risiko penerimaan negara berkurang.
Joko berpendapat pemerintah perlu memikirkan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengendalikan konsumsi rokok hingga mengoptimalkan penerimaan negara.
Beberapa usulannya antara lain, meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal, strategi harga yang seimbang antargolongan, hingga edukasi kesehatan yang masif kepada masyarakat tentang risiko bahaya merokok.
“Dengan pendekatan ini, kebijakan fiskal dapat lebih efektif dalam mengendalikan konsumsi rokok sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap industri dan pendapatan negara,” ujarnya.
Dia mengatakan pemerintah perlu mendukung keberlanjutan industri rokok kecil, penanggulangan rokok ilegal, serta pendekatan berbasis data untuk pengendalian konsumsi. Diperlukan kebijakan holistik untuk keberlanjutan sektor industri hasil tembakau dan keseimbangan ekonomi nasional.
