WABAH MERS-COV: Sistem Pencegahan Infeksi Mendesak Diperbaiki

Bisnis.com, JAKARTA -- Penyebaran virus corona yang menyebakan sindrom gangguan pernafasan membuka kesadaran baru pencegahan infeksi.

Badan Kesehatan Dunia dan negara-negara anggota WHO diminta untuk segera melakukan beberapa langkah untuk mengatasi kasus MERS-CoV, yang kini merebak di kawasan Timur Tengah.

Prof dr Tjandra Yoga Aditama, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, yang juga anggota WHO IHR Emergency Committee concerning MERS-CoV, mengatakan setelah Emergency Committee mengadakan rapat melalui tele-conference Selasa (13/5/14), ada beberapa masalah terkait dengan virus MERS-CoV tersebut.

“Setelah berdiskusi panjang, maka Emergency Committe menyampaikan bahwa walau masalahnya memang makin serius, tapi tidak ada bukti ilmiah sustained human-to-human transmission dari MERS-CoV, kata Tjandra melalui surat elektroniknya, Jumat (16/5/14).

Anggota Committee, katanya, menyimpulkan bahwa saat ini untuk MERS-CoV belum terjadi Public Health Emergency of International Concern (PHEIC), atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD).

Namun, lanjutnya, Committee melihat ada peningkatan masalah. Yaitu peningkatan kasus yang tajam dalam 2 bulan ter‎akhir ini, pencegahan infeksi, kesenjangan informasi, dan kemungkinan penyebaran kasus ke negara yang rentan.

Untuk itu, tambahnya, Emergency Committe menyampaikan agar WHO dan negara-negara anggota WHO segera melakukan berbagai langkau berikut:

• Memperbaiki sistem pencegahan dan penanggulangan infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan.
• Memulai dan meningkatkan investigasi secara kritis, termasuk penelitan case-control, serologi, lingkungan, dan penelitian pada hewan.
• Mendukung negara-negara yang rentan, khusus di sub-Sahara Afrika.
• Meningkatkan identifikasi dan penanganan kasus/pasien dan kontak disekitarnya.
• Meningkatkan penyuluhan dan menjalankan komunikasi risiko secara aktif ke masyarakat luas, petugas kesehatan, kelompok risiko tingggi, dan penentu kebijakan publik.
• Memperkuat kolaborasi intersektoral, dan tukar menukar informasi antar kementerian di suatu negara. juga dengan organisasi internasional seperti WHO, World Organization for Animal Health (OIE), dan Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
• Membuat pedoman dan anjuran pada pengumpulan massa yang banyak (mass gatherings), untuk mencegah penularan berkelanjutan dari MERS-CoV.
• Memberikan informasi WHO, sesuai International Health Regulations (2005).