7. India
India memberlakukan larangan nasional terhadap TikTok dan puluhan aplikasi Tiongkok lainnya seperti aplikasi perpesanan WeChat pada tahun 2020 karena masalah privasi dan keamanan. Larangan itu muncul tak lama setelah bentrokan antara pasukan India dan Tiongkok di perbatasan Himalaya yang disengketakan, menewaskan 20 tentara India dan melukai puluhan lainnya.
Perusahaan-perusahaan tersebut diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan tentang persyaratan privasi dan keamanan, tetapi larangan tersebut dijadikan permanen pada tahun 2021.
8. Latvia
Menteri Luar Negeri Edgars Rinkevics men-tweet bahwa dia menghapus akun TikTok-nya dan aplikasi tersebut juga dilarang dari ponsel pintar resmi Kementerian Luar Negeri.
9. Belanda
Pemerintah pusat Belanda melarang aplikasi termasuk TikTok dari telepon kantor karyawan dengan alasan masalah keamanan data. Pernyataan pemerintah tidak menyebutkan nama TikTok secara spesifik namun mengatakan bahwa pegawai negeri tidak disarankan memasang dan menggunakan aplikasi “dari negara-negara dengan program siber yang menyerang Belanda dan/atau kepentingan Belanda di perangkat kerja seluler mereka.”
10. Nepal
Negara di Himalaya tersebut memberlakukan larangan nasional terhadap TikTok, dengan mengatakan bahwa hal itu mengganggu “keharmonisan sosial” dan niat baik serta menyalahkan TikTok atas “aliran materi tidak senonoh.” Pihak berwenang memerintahkan perusahaan telekomunikasi untuk memblokir akses ke aplikasi tersebut.
11. Selandia Baru
Anggota parlemen di Selandia Baru dan staf Parlemen negara tersebut dilarang menggunakan aplikasi TikTok di ponsel kantor mereka, mengikuti saran dari pakar keamanan siber pemerintah. Aplikasi tersebut telah dihapus dari semua perangkat yang memiliki akses ke jaringan parlemen, meskipun para pejabat dapat membuat pengaturan khusus bagi siapa saja yang membutuhkan TikTok untuk menjalankan tugas demokrasinya.
12. Norwegia
Parlemen Norwegia melarang Tiktok di perangkat kerja setelah Kementerian Kehakiman negara tersebut memperingatkan bahwa aplikasi tersebut tidak boleh dipasang di ponsel yang dikeluarkan untuk pegawai pemerintah. Ketua Parlemen mengatakan TikTok tidak boleh digunakan pada perangkat yang memiliki akses ke sistem majelis dan harus dihapus secepat mungkin. Ibu kota negara, Oslo dan kota terbesar kedua, Bergen, juga mendesak pegawai kota untuk menghapus TikTok dari telepon kantor mereka.
13. Pakistan
Pihak berwenang Pakistan telah melarang sementara TikTok setidaknya empat kali sejak tahun 2020, dengan alasan kekhawatiran bahwa aplikasi tersebut mempromosikan konten tidak bermoral.
14. Somalia
Pemerintah memerintahkan perusahaan telekomunikasi untuk memblokir akses ke TikTok, bersama dengan aplikasi perpesanan Telegram dan platform perjudian 1XBET. Para pejabat mengatakan mereka khawatir platform tersebut dapat menyebarkan konten ekstremis, gambar telanjang, dan materi lain yang dianggap menyinggung budaya Somalia dan Islam.
16. Taiwan
Taiwan memberlakukan larangan sektor publik terhadap TikTok setelah FBI memperingatkan bahwa aplikasi tersebut menimbulkan risiko keamanan nasional. Perangkat pemerintah, termasuk ponsel, tablet, dan komputer desktop, tidak diperbolehkan menggunakan perangkat lunak buatan Tiongkok, yang mencakup aplikasi seperti TikTok, Douyin yang setara dengan Tiongkok, atau Xiaohongshu, aplikasi konten gaya hidup Tiongkok.
17. Inggris Raya
Pihak berwenang Inggris melarang TikTok dari ponsel yang digunakan oleh menteri pemerintah dan pegawai negeri. Para pejabat mengatakan larangan itu adalah “langkah pencegahan” atas dasar keamanan dan tidak berlaku untuk perangkat pribadi. Parlemen Inggris menindaklanjutinya dengan melarang TikTok dari semua perangkat resmi dan “jaringan parlemen yang lebih luas.” Pemerintah semi-otonom Skotlandia dan Balai Kota London juga melarang TikTok dari perangkat staf. BBC mendesak stafnya untuk menghapus TikTok dari perangkat perusahaan kecuali mereka menggunakannya untuk alasan editorial dan pemasaran.
18. Amerika Serikat
Otoritas AS memerintahkan lembaga pemerintah untuk menghapus TikTok dari perangkat dan sistem federal karena masalah keamanan data. Lebih dari separuh dari 50 negara bagian AS juga telah melarang aplikasi tersebut dari perangkat resmi, begitu pula Kongres dan angkatan bersenjata AS. Upaya Montana untuk menerapkan larangan di seluruh negara bagian gagal, begitu pula proposal di Virginia yang melarang anak-anak menggunakannya.
