Bisnis.com, YOGYAKARTA - Masyarakat wajib mengunduh dua aplikasi untuk masuk ke sejumlah fasilitas umum di Jogja, termasuk destinasi wisata, yakni aplikasi PeduliLIndungi dan Visitingjogja.
Dilansir dari Harianjogja.com, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY, Rony Primanto Hari menjelaskan aplikasi PeduliLindungi adalah platform yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan untuk membantu mengatasi penyebaran Covid-19.
Sementara itu, aplikasi Visitingjogja merupakan sebuah platform yang dikelola Dinas Pariwisata DIY guna membantu menginformasikan objek wisata di Jogja, seperti potensi wisata dan kegiatan wisatanya.
Selain itu, aplikasi tersebut juga bisa digunakan untuk memesan tiket dan tempat ketika akan mengunjungi destinasi wisata, misalnya ke Candi Prambanan atau objek wisata di Kaliurang.
Memang ada keinginan dari Dinas Pariwisata DIY untuk bisa memanfaatkan data dalam aplikasi PeduliLindungi supaya masyarakat tidak perlu mengunduh dua-duanya. Akan tetapi, keinginan tersebut terkendala karena keduanya memiliki tujuan berbeda.
“Saya lihat tidak mungkin karena berbeda. PeduliLindungi akunnya bersifat pribadi, satu akun mendata satu orang. Kalau Visitingjogja bisa pesan untuk satu rombongan tidak hanya satu orang. Sebagai salah satu untuk membantu bisa, tapi diintegrasikan secara sistem sesuatu yang sulit karena beda platform beda tujuan tapi bisa saling bantu,” ujar Rony.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata Sleman Suparmono mengatakan bahwa keberadaan aplikasi PeduliLindungi sebetulnya bagus dalam nenekan penyebaran virus Corona.
Namun, pihaknya menekankan bahwa pemerintah perlu memikirkan destinasi wisata tidak ada jaringan internet atau blankspot. Misalnya saja di Candiijo Prambanan atau Kaliadem Pakem.
Selain itu, aplikasi PeduliLindungi sifatnya pun pribadi. Sementara yang masuk destinasi wisata biasanya rombongan ada yang sampai 2-3 bus, sehingga ketika wisatawan masuk harus men-scan barcode akan terjadi kerumunan.
Menanggapi hal itu, Ketua Koperasi Notowono atau wadah pengelola sejumlah objek wisata di Mangunan Bantul, Purwo Harsono meminta perlu ada kebijakan ketika di objek wisata terjadi blankspot.
"Saya kira perlu kebijakan tertentu. Bisa tidak kartu vaksin boleh masuk karena tak cukup alat kelengkapan mungkin itu jadi kebijakan,” kata dia.
