Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto bakal mulai menjalankan program medical check up gratis pada Februari 2025 mendatang.
Tak tanggung-tanggung, untuk melancarkan program ini, pemerintah menggelontorkan anggaran dari APBN sebesar Rp3,2 triliun.
Program ini ditujukan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan untuk skrining sebagai langkah pencegahan dari berbagai jenis penyakit sejak dini.
Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi mengatakan IDI sepenuhnya mendukung program ini. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, salah satunya agar program ini tepat sasaran dan benar-benar mencapai tujuan untuk menekan angka penyakit.
Adib menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini tetap harus didasarkan pada kelompok masyarakat yang menjadi skala prioritas.
"Kita saat ini dihadapkan dengan satu bonus demografi. Terdapat data yang memberikan referensi tentang seberapa besar pembebanan pembiayaan kesehatan terutama pada kelompok umur tertentu, pada lansia, dan penderita penyakit katastrofik. Itu yang menjadi satu hal yang menjadi perhatian, baik itu dari Jaminan Kesehatan Nasional BPJS maupun juga di pelayanan yang ada di rumah sakit," jelasnya dalam media briefing, Rabu (8/1/2025).
IDI menyarankan agar perlu ada tahapan-tahapan sehingga program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut tidak hanya sekadar program, tapi juga bagaimana memastikan program ini tepat sasaran.
Adib menyebutkan, di dalam kelompok masyarakat yang menjadi skala prioritas di Jepang sebagai panduan, ada kelompok usia 0 sampai 6 tahun, 6 sampai 18 tahun, 20 tahun ke atas, ada kelompok karyawan dan pensiunan, dan ada kelompok yang 40 sampai 74 tahun. Setiap kelompok memiliki parameter dan prediktor berbeda untuk di bisa melakukan medical check up.
"Nah ini yang kemudian harus ada roadmap, atau blueprint yang harus disiapkan. Jadi kita tidak hanya sekedar kemudian kita melakukan medical check-up biasa atau sama rata seluruh masyarakat, karena di setiap kelompok itu ada perbedaan potensi penyakit," ujarnya.
Selain itu, juga perlu kolaborasi dan sinergisme dari seluruh komponen stakeholder kesehatan. Adib menilai program ini, tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, tanpa kemudian didukung oleh kelompok-kelompok profesi, institusi pelayanan kesehatan, mulai dari rumah sakit sampai di puskesmas, dan klinik praktek mandiri, dokter praktek mandiri yang harus diberdayakan untuk bersama-sama melakukan program pemeriksaan kesehatan gratis.
"Kami [PB IDI] siap mendukung tentunya, bagaimana upaya ini bisa menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan target yang ingin dicapai di dalam upaya untuk pencegahan penyakit dan pencegahan terutama penyakit-penyakit yang degeneratif, katastrofi, dan juga penyakit-penyakit yang tidak menular," imbuhnya.
