Bisnis.com, JAKARTA — Warga Lombok Timur yang mengikuti pembahasan Amdal Revitalisasi Teluk Benoa (RTB) tidak mempermasalahkan pasir di daerahnya dikeruk untuk proyek RTB.
“Kami warga pesisir di Lombok Timur tidak masalah jika pasir kami dikeruk selama tidak bertentangan dengan Amdal dan memberi manfaat pada umat,” kata Taufik Hidayat, seorang warga pesisir pantai Lombok Timur yang datang ke Denpasar untuk menghadiri pembahasan Amdal Revitalisasi Teluk Benoa, di gedung Wisha Sabha, kompleks kantor Gubernur Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (29/1/2016).
Menurutnya, sikap itu sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang memerintahkan bumi, air, dan sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Kalau bukan pada negara kita berpegang, kita akan perang mengkavling wilayah sesuai kepentingan kita,” tegasnya dalam siaran pers.
Untuk itu, tuturnya, warga pesisir Lombok Timur mempercayakan penambangan pasir tersebut pada pemerintah. “Kami percayakan sepenuhnya pada pemerintah, baik Pemerintah Daerah Lombok Timur, Pemerintah Daerah Bali maupun Pemerintah Pusat,”
Selain itu, warga pesisir Lombok Timur tidak ingin terlibat pro dan kontra pengerukan pasir. “Menolak atau mendukung itu politik Belanda yang memecah belah bangsa. Kalau tambang pasir sesuai Amdal dan memberi manfaat, mengapa ditolak?"
Dalam pembahasan amdal Revitalisasi Teluk Benoa diwarnai penolakan oleh sejumlah pengunjuk rasa. Setelah menyampaikan aspirasi, mereka membubarkan diri.
