Bisnis.com, JAKARTA – Permasalah stunting di Indonesia kian mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pada tahun ini saja pemerintah menganggarkan setidaknya Rp47 triliun untuk mempercepat penanganan masalah stunting di Indonesia.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pemerintah juga telah mengucurkan dana Rp93 triliun melalui Dana Transfer Daerah dan Dana Desa. Apalagi dengan akumulasi dana untuk stunting sejak Indonesia merdeka, maka jumlahnya sangat besar.
Hanya saja, sambungnya, tujuan Nawacita untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesehatan, belum tercapai sepenuhnya karena belum maksimalnya koordinasi dan kerja sama dari segala pihak.
“Masalah stunting ini sangat basic dan fundamental sehingga penting untuk di atasi bersama. Saya juga berharap persoalan ini bukan hanya menjadi perhatian pemerintah pusat tetapi juga dari berbagai sector termasuk adanya peran swasta, LSM/NGO, serta media massa,” ujarnya, Selasa (14/8/2018).
Hal senada di sampaikan Bambang Widianto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden RI bahwa masalah klasik penanganan stunting ialah konvergensi dan koordinasi.
“Selama ini penanganan stunting terpisah-pisah, misalnya satu desa ditangani secara parsial dengan adanya posyandu, tapi kurang adanya sanitasi. Begitu pun dengan wilayaj lain yang tidak terkoordinasi dengan baik,” tuturnya.
Dana yang digelontorkan juga masih terpisah dan tidak terkoordinasi, misalnya ada dana vertikal, ada dana program kegiatan kementerian dan lembaga. Selain itu, ada dana sektoral yang dikerjakan oleh UPT, ada dana dekonsentrasi yang dilimpahkan ke gubernur dan walikota/bupati. Ada pula dana tugas pembantuan yang ditugaskan gubernur dan walikota atau bupati.
Saat ini sekitar 9 juta anak Indonesia mengalami stunting atau sekitar 37%. Artinya sepertiga anak-anak dengan usia di bawah 5 tahun stunting. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas dan kemudina mengambat pertumbuhan ekonomi, meninggkatkan kemiskinan dan ketimpangan.
Pemerintah sendiri saat ini telah menetapkan 160 kabupaten prioritas penanganan stunting, bertambah dari tahun lalu yang hanya 100 kabupaten, di antaranya NTB, NTT, Babel, dan Sulawesi Tengah.
